KIP Aceh Singkil Perkirakan Anggaran untuk Pilkada sebesar Rp 16,6 Milyar

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil memperkirakan Anggaran sebesar Rp 16,6 Milyar untuk kebutuhan Pilkada di Kabupaten Aceh Singkil pada 16 Februari 2012 mendatang.  Jumlah tersebut mencakup honorarium, biaya operasional, dan  juga untuk kebutuhan logistik.  Anggaran ini bertambah dari anggaran sebesar Rp 11 Milyar yang diperkirakan pada tahun 2011  yang lalu.

Kepada RRI (20/1),  Komisioner Divisi SDM dan Humas KIP Aceh Singkil Abdul Muhri, SE, Spdi mengatakan dana yang sudah dikeluarkan pada tahun 2011 sekitar  Rp 7,8 Milyar dan tersisa sekitar Rp 3,1 milyar.   KIP Aceh Singkil juga telah mengajukan tambahan menjadi Rp 8,8 milyar termasuk sisa anggaran untuk periode 2012.

Muhri menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan akan dapat bertambah lagi jika ada pergeseran jadwal Pilkada.  Tambahan ini dikarenakan perpanjangan waktu kerja Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan untuk petugas lainnya, yang mengharuskan pertambahan pembayaran honor.

Tentang penyediaan anggaran ini Muhri optimis, karena pada prinsipnya DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memenuhi berapapun kebutuhan dana untuk kebutuhan Pilkada di Kabupaten Aceh Singkil.  Dengan catatan KIP Aceh Singkil memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

(Eva Basaria)

PT PLN Singkil Memasang 860 Unit Listrik Prabayar Pada Tahun 2011 Lalu

PT PLN Singkil Memasang 860 unit Listrik Prabayar pada tahun 2011 lalu.  Pemasangan dilakukan atas permintaan masyarakat di perumahan Astra sebanyak 160 unit dan Perumahan BRR  sebanyak 700 unit.  Selain jumlah tersebut  masih banyak pelanggan yang datang untuk menggantikan meteran listrik Biasa dengan listrik prabayar, namun saat ini pihak PT PLN Singkil belum bisa memenuhi karena kendala kWh meteran masih terbatas.

Safril, AR selaku Manager Rayon Singkil mengatakan kepada RRI apabila di globalkan  target singkil untuk memasang Listrik Prabayar masih  rendah dibandingkan dengan Kota lainnya, seperti Lhokseumawe dan Subulussalam.Yaitu    karena kendala keterbatasan kWh Meteran.  Dan hal ini akan  secepatnya diupayakan dalam bulan februari 2012. 

 

Lebih lanjut Sfril AR, mengatakan  pada tahun 2011 lalu pemasangan Listrik Prabayar hanya diutamakan ke perumahan masyarakat , yaitu untuk kapasitas sampai dengan 50 Ampere.  Sedangkan untuk kapasitas lebih dari 50 ampere belum dapat terlaksana, karena daya yang belum mencukupi.

Safril mengatakan minat masyarakat terhadap listrik pra bayar sangat tinggi .  Kepada masyarakat yang ingin melakukan mutasi disarankan untuk mengajukan ke PT PLN Aceh Singkil.  Safril menjelaskan banyak sekali keuntungan dari listrik Pra Bayar ini, seperti Pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian Listrik, Dimeteran tersebut tertera angka sisa sisa pemakaian kWh terakir, dan pemakaian Listrik bisa disesuaikan dengan anggaran belanja yaitu dengan nilai voucher bervariasi mulai Rp 20.000-s/d Rp.1.000.000, dan juga sesuai kemampuan dan kebutuhan.

(Defri Suriana)

KIP Aceh Singkil Khawatirkan Akan Mengalami Kesulitan Jika Pilkada Dilaksanakan Sesuai Dengan Jadwal

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil mengkhawatirkan akan mengalami kesulitan jika Pilkada dilaksanakan sesuai dengan jadwal  yang jatuh pada tanggal 16 Februari 2012.  Hal ini terkait dengan kurangnya masa persiapan untuk Pilkada mendatang, akibat pembukaan kembali pendaftaran Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota di propinsi Aceh, setelah diberlakukan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi pada 17 Januari 2012 yang lalu.

Abdul Muhri, SE, SPdi selaku Komisioner Divisi SDM dan Humas KIP Aceh Singkil mengatakan kepada RRI (20/1) bahwa kesulitan yang kemungkinan timbul adalah terkait dengan verifikasi data calon baru dari independen yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain masalah verifikasi data, Abdul Muhri menambahkan dengan waktu yang terbatas KIP Aceh Singkil akan mengalami kesulitan mempersiapkan personil di lapangan.  Khususnya untuk mempersiapkan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  Muhri mengatakan dalam menyikapi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi ini, KIP Aceh telah meminta rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi agar jadwal Pilkada digeser.  Dengan adanya permintaan ini, Muhri berharap akan ada putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi untuk menghindari terjadinya kesulitan lainnya.

Terkait dengan perkembangan jumlah pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di Aceh Singkil, Muhri menjelaskan sampai dengan hari ke empat setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dibacakan, ada dua pasangan Calon baru yang telah mengambil formulir ke KIP Aceh Singkil, yaitu pasangan dari jalur independen.

(Eva Basaria)

BPPKP Aceh Singkil Siap Membina Kelompok Tani Baru Pada Tahun 2012

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten  Aceh SIngkil Siap Membina Kelompok Tani baru untuk tahun 2012.  BPPKP membuka kesempatan kepada setiap masyarakat yang ingin bergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani. 

Kepala BPPKP, H. Sahbudin, mengatakan kepada RRI untuk membentuk kelompok tani tidak sulit, yang dibutuhkan hanya kesepakatan atau kerjasama masyarakat yang satu domisili, dan hamparan lahan usaha yang akan dijadikan lahan produksi.  Juga harus membentuk struktur organisasi dalam bentukh-berita acara, yang mengikutsertakan tokoh-tokoh desa dan penyuluh di wilayah binaan.

Sahbudin menjelaskan jumlah kelompok tani yang ada di Aceh Singkil sejak periode 2008 – 2011 sebanyak 189 Kelompok Tani atau sejumlah 6.902 orang petani.  Sahbudin mengatakan agar kelompok tani dapat berjalan secara optimal, maka jumlah anggota ideal sebanyak 20-25 orang dalam satu kelompok tani.  Jadi apabila jumlah mencapai 50-70 orang, Sahbudin menyarankan agar membaginya menjadi dua kelompok tani.  Sahbudin menambahkan kelompok tani harus seragam.  Seperti kumpulan pemuda dapat membentuk Kelompok Pemuda Tani, kelompok wanita dapat membentuk Kelompok Wanita Tani.  Namun juga diberi kesempatan untuk membentuk Kelompok Tani Gabungan, tanpa membedakan usia ataupun jenis kelamin.

Untuk setiap masyarakat yang ingin bergabung dalam kelompok tani Sahbudin menyarankan agar menghubungi  Badan Pelaksana Penyuluhan (BPP) yang ditempatkan ke kecamatan-kecamatan.  Atau dapat juga mendaftar langsung ke kantor sekretariat BPPKP Aceh Singkil.  Sahbudin mengatakan BPPKP akan melayani selama 24 jam.  Untuk setiap masyarakat yang tidak mendapat pelayanan informasi maupun penyuluhan yang baik dari BPP di kecamatan dapat melaporkan Penyuluh yang ditempatkan tersebut ke sekretariat BPPKP Aceh Singkil.

 

(Eva Basaria)

Masyarakat Aceh Singkil Membangun Saluran Pembuangan Air Persawahan

Masyarakat Aceh Singkil membangun Saluran pembuangan Air Persawahan di salah satu desa Ujung Bawang.  Pembagunan saat ini masih berjalan  lancar. Saluran  pembuangan air ini  dibuat  agar lahan persawahan masyarakat Ujung Bawang tidak lagi megalami genangan air akibat hujan.

Amansyah  selaku Kepala Desa Ujung Bawang mengatakan kepada RRI bahwa dana pembuatan saluran pembuangan air merupakan dana bantuan. Yang bertujuan untuk megeringkan lahan persawahan  padi . Amansyah menambahkan pembuatan saluran air merupakan inisiatif bersama masyarakat untuk mencegah banjir seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun lalu. Dimana tahun lalu mereka mengalami kerugian yang cukup besar dari luas lahan 34 hektar.

Lahan persawahan ini merupakan sumber tempat mencari nafkah bagi masyarakat desa Ujung Bawang. Lahan ini merupakan sumber ketahanan pangan Kabupaten Aceh Singkil. Biasanya dipergunakan untuk menanam Padi dan tanaman - tanaman lain.   Armansyah berharap dengan adanya saluran ini hasil tanam masyarakat meningkat dan tidak lagi mengalami kerugian 100 persen seperti tahun lalu.  

(Aryani melaporkan)