Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Singkil melakukan
penertiban rumah ibadah menyikapi tuntutan umat muslim terkait banyaknya rumah
ibadah yang berdiri tanpa izin. Penertiban dilakukan dengan penyegelan rumah
ibadah oleh Tim yang dibuat oleh Pemda yang terdiri dari Ketua Tim, Kepala
Dinas Syariat Islam, Forum Kerukunan Umat Beragama, Aparat Keamanan dan Satpol
PP. Dari 24 rumah ibadah yang tidak memiliki izin, 16 sudah disegel, sedangkan 8
lainnya masih dalam proses karena jarak tempuh yang cukup jauh. Penyegelan
mencakup lima kecamatan, yaitu Kecamatan Suro, Kecamatan Simpang Kanan,
Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Gunung Meriah, dan Kecamatan Pulau Banyak
Bharat.
Ketika dikonfirmasi RRI terkait dengan penertiban
ini, Pj Bupati Aceh Singkil, Ir Razali AR, Msi mengatakan kepada RRI (4/4) bahwa Pemda Aceh
Singkil hanya menertibkan rumah ibadah yang diluar izin. Penertiban dilakukan
sesuai aturan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Pemerintah tetap memberi
ruang kepada siapapun untuk beribadah, namun harus mengikuti aturan-aturan yang
ada, khususnya aturan-aturan yang ada di Provinsi Aceh.
Razali menambahkan penertiban bukan larangan
untuk beribadah kepada umat non muslim. Penertiban dimaksudkan untuk
mengamankan agar tidak ada pihak-pihak lain yang akan mengambil langkah-langkah
sendiri. Razali berharap dengan adanya penertiban ini daerah Aceh Singkil akan
lebih aman dan damai. Razali mengatakan bahwa Pemda Aceh Singkil akan
berkoordinasi dengan lembaga terkait di tingkat provinsi, sehingga permasalahan
ini dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana. (Eva Basaria/EBS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar